BATU BARA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Selasa (18/8/2026), mulai pukul 11.00 WIB hingga selesai.
Rapat turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Bapak Rodial, Bupati Batu Bara yang diwakili Sekretaris Daerah, Bapak Rusian Heri, S.Sos., M.AP., Plt. Sekretaris DPRD yang diwakili Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Bapak Herryawan, S.T., M.Si., seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, serta unsur organisasi perangkat daerah (OPD) dan Forkopimda Kabupaten Batu Bara.
Baca Juga: Belanja Tembus Rp7,7 Triliun, Rico Waas Bocorkan 6 Prioritas Pembangunan Medan di APBD Perubahan 2026 Dalam rapat tersebut, enam fraksi menyampaikan pandangan umum dan sejumlah catatan sebagai bahan pembahasan Rancangan KUA-PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2027.
Fraksi PDI Perjuangan Dorong Pembahasan SegeraFraksi PDI Perjuangan menyampaikan harapan agar hasil pembahasan dan kerja yang dilakukan dapat ditindaklanjuti Pemerintah Daerah bersama pihak terkait melalui kebijakan dan langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan agar Dokumen Rancangan KUA-PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2027 segera dibahas sehingga pelaksanaan pembangunan Kabupaten Batu Bara pada 2027 dapat dimulai tepat waktu.
Menurut fraksi tersebut, percepatan pembahasan diharapkan turut mendorong kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Batu Bara agar semakin maju dan berkembang.
Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Bapak Jalasmar Sitinjak, S.H.
Fraksi Gerindra Tekankan Anggaran yang Realistis dan Tepat SasaranFraksi Partai Gerindra memandang Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian penting dari proses pembangunan Kabupaten Batu Bara.
Fraksi Gerindra menilai pembahasan harus dilakukan secara objektif, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Fraksi tersebut pada prinsipnya mendukung proses pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun, dalam proses pembahasan selanjutnya, Fraksi Gerindra menegaskan akan tetap menjalankan fungsi konstitusional DPRD melalui fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan.
Kepentingan masyarakat, efektivitas penggunaan anggaran, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah menjadi hal yang ditekankan dalam proses pembahasan tersebut.