JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menilai biaya demokrasi di Indonesia masih terlalu mahal.
Menurut dia, sistem politik Indonesia perlu dibuat lebih efisien agar mampu melahirkan lebih banyak negarawan.
Sultan menyampaikan pandangan tersebut dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Baca Juga: Prabowo Larang Barang Subsidi Diperdagangkan Bebas: Semua Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih Menurut Sultan, Indonesia saat ini menghadapi tiga tantangan besar yang harus diatasi secara bersamaan.
Ketiganya adalah biaya demokrasi yang mahal, bonus demografi, dan ancaman perubahan iklim.
Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, DPD menawarkan gagasan yang disebut Green Democracy.
Konsep ini menghubungkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
"Green Democracy juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak terlalu mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan," kata Sultan.
Sultan mengatakan pembangunan Indonesia tidak boleh hanya mengejar kemajuan ekonomi dan politik.
Pembangunan juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan agar tidak meninggalkan beban bagi generasi berikutnya.
Menurut dia, perubahan iklim menjadi salah satu persoalan yang harus mendapat perhatian dalam pembangunan nasional.
Kebijakan yang dibuat saat ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di masa mendatang.