JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto secara terbuka mengakui bahwa belum semua janji politiknya tertunaikan setelah memimpin roda pemerintahan selama 21 bulan.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintahannya telah bekerja keras dan mulai mengurai berbagai persoalan pelik yang telah mandek selama puluhan tahun.
Hal tersebut disampaikannya dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Baca Juga: Prabowo Sentil BUMN: Kadang Bekerja Seenaknya, Pemerintah Tak Dianggap Di hadapan para anggota dewan, kepala negara memaparkan sejumlah capaian sekaligus evaluasi dari perjalanan pemerintahannya.
"Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan," ujar Prabowo.
"Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan," tuturnya.
Di tengah belum tuntasnya seluruh janji politik tersebut, Prabowo mengeklaim jajaran kabinetnya telah menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah berat yang selama ini dinilai sangat rumit.
"Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong-royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit, dapat kita mulai selesaikan," kata Prabowo.
"Saya tidak mengatakan selesai. Saya mengatakan, kita mulai selesaikan," sambungnya.
Dalam kurun waktu tersebut, mantan Menteri Pertahanan ini membeberkan bahwa pemerintah telah mengeksekusi lebih dari seratus kebijakan strategis guna mentransformasi sistem kenegaraan.
"Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara," ungkapnya.
Menurut Prabowo, ritme kerja yang masif tersebut berarti pemerintah rata-rata menetapkan satu kebijakan transformatif dalam waktu setiap lima hari sekali.