JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengaku telah menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa partainya tidak akan bergabung dalam kabinet pemerintahan. Megawati menegaskan PDI-P memilih berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam acara Ekspose Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II: Masa Reses dan Sidang Kedua BPUPK 10 hingga 17 Juli 1945, Senin (10/8/2026), yang disiarkan melalui kanal YouTube BPIP.
Megawati mengatakan keputusan untuk berada di luar pemerintahan telah disampaikan secara langsung kepada Prabowo. Ia menyebut dirinya sempat ditawari agar PDI-P masuk ke dalam kabinet.
Baca Juga: Indonesia Bukan Satu Wajah, DPD Ingin Asta Cita Prabowo Dirasakan sampai Pelosok "Makanya saya katakan, 'Pak Prabowo, Mas Presiden, saya minta untuk', saya datang benar, ngomong baik-baik, 'saya tidak akan', ditawari untuk masuk, 'saya tidak masuk ke kabinet Pak, terima kasih banget,'" kata Megawati, dikutip Rabu (12/8/2026).
Megawati menegaskan posisi PDI-P di luar pemerintahan bukan berarti partainya menjadi oposisi.
"Saya akan berada di luar sebagai penyeimbang, dengerin tuh semua, saya bukan oposisi tahu! Enak saja!" ujarnya.
Menurut Megawati, istilah oposisi tidak tepat digunakan dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presidensial.
Ia mempertanyakan anggapan yang menyebut dirinya dan PDI-P berada dalam posisi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo.
"Yang namanya negara kita ini kan namanya adalah dengan sistem presidensial, betul atau tidak? Betul toh, loh kok saya selalu diomongin oposisi, memangnya ada? Di dalam sistem presidensial, no oposisi, tidak ada koalisi. Silakan baca kalau tidak percaya," kata Megawati.
Megawati kemudian menjelaskan maksud PDI-P memilih posisi sebagai penyeimbang. Menurut dia, posisi tersebut membuat partainya tetap dapat memberikan pandangan terhadap kebijakan pemerintah.
Ia mengatakan PDI-P akan mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai benar, tetapi tetap menyampaikan kritik apabila terdapat kebijakan yang dianggap tidak tepat.
"Artinya apa, kalau benar saya benarkan, kalau enggak tentu masa saya enggak boleh ngomong, terus mau dijadikan apa?" ujar Megawati.