JAKARTA — Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan komunikasinya dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai posisi partainya dalam pemerintahan.
Megawati mengatakan PDIP memilih tidak masuk kabinet dan akan berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang.
Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam acara Ekspose Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Senin, 10 Agustus 2026.
Baca Juga: Utang Pemerintah Tembus Rp10.293 Triliun per Juni 2026 Dalam pidatonya, Megawati terlebih dahulu menjelaskan pandangannya mengenai sistem pemerintahan Indonesia.
Menurut dia, Indonesia menganut sistem presidensial sehingga istilah oposisi dan koalisi tidak dikenal seperti dalam sistem parlementer.
"Yang namanya negara kita ini kan namanya adalah dengan sistem presidensial, betul atau tidak? Betul toh, kok saya selalu diomongin oposisi. Memangnya ada di dalam sistem presidensial? No oposisi, tidak ada koalisi," kata Megawati saat pidato di acara tersebut.
Megawati meminta masyarakat memahami kembali sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia.
Dia mengatakan istilah oposisi dan koalisi lebih dikenal dalam sistem parlementer.
"Silakan baca kalau tidak percaya. Baca jangan g*** gitu aja. 'Ibu Megawati tenang aja ngomong gitu karena oposisi'. Haduh, mau dilawan nggak ngerti, dilawannya b***, lah piye, itu kan yang namanya sistem parlementer, benar apa nggak? Benar, makanya saya bilang saya baca tapi saya suka lupa pasal, jadi nggak ada," ucap Megawati.
Menurut Megawati, posisi PDIP di luar pemerintahan tidak tepat jika disebut sebagai oposisi. Dia memilih menyebut posisi partainya sebagai penyeimbang.
Megawati kemudian mengungkapkan percakapannya dengan Prabowo mengenai posisi PDIP dalam pemerintahan.
Dia mengatakan telah menyampaikan secara langsung kepada Prabowo bahwa PDIP tidak akan bergabung dengan kabinet.