JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid angkat bicara soal isu reshuffle kabinet setelah 17 Agustus. Nusron menegaskan keputusan terkait perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Nusron mengaku tidak mengetahui adanya informasi mengenai rencana reshuffle kabinet tersebut. Dia menilai para menteri tidak sepatutnya ikut membicarakan isu pergantian kabinet.
"Nggak dengar. Anu, pertama saya tidak mendengar. Yang kedua, itu semua adalah hak prerogatif Bapak Presiden, kewenangan Bapak Presiden," kata Nusron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Baca Juga: Petugas Berjibaku hingga Sakit Hirup Asap, Prabowo Perintahkan Karhutla Segera Diatasi Menurut Nusron, menteri merupakan pembantu presiden sehingga tugas mereka adalah menjalankan pekerjaan yang telah diberikan. Karena itu, dia menilai tidak elok jika seorang menteri ikut berkomentar mengenai isu reshuffle.
"Kita sebagai pembantunya Bapak Presiden tidak elok kalau bicara masalah itu. Tidak pantas, tidak elok, nggak sopan kalau bicara masalah begituan," ujarnya.
Nusron kembali menegaskan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Dia meminta para menteri tetap fokus menjalankan tugas masing-masing.
"Karena tugas pembantu Bapak Presiden itu ya hanya bekerja dan bekerja. Itu adalah kewenangan dan prerogatif Bapak Presiden. Tulis ya, tidak elok dan tidak sopan menteri ngomong reshuffle," katanya.
Nusron juga enggan mengomentari pernyataan Ketua Bappilu PKS Mardani Ali Sera yang sebelumnya menyarankan agar Presiden Prabowo dapat merekrut tokoh baru ke dalam kabinet, termasuk dari kalangan profesional nonpartai.
"Udah. Tidak elok dan tidak pantas saya ngomentari itu. Udah, itu jawabannya," ujar Nusron.
Sebelumnya, Mardani Ali Sera merespons isu penyegaran atau reshuffle Kabinet Merah Putih setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.
Mardani menyatakan mendukung apabila Prabowo ingin merekrut orang baru ke dalam kabinet. Namun, dia berharap tokoh yang dipilih memiliki kapasitas dan integritas, tanpa harus berasal dari partai politik.
"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," kata Mardani.