JAKARTA – Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai hasil survei opini publik dapat menjadi salah satu bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja.
Salah satu langkah yang dinilai dapat dipertimbangkan adalah melakukan perombakan atau reshuffle kabinet apabila diperlukan.
Adi menyampaikan hal itu kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).
Baca Juga: Satgas PRR Perkuat Pengawasan Pemulihan Pascabencana di Aceh, Pastikan Dana Rp1,6 Triliun Tepat Sasaran Menurutnya, hasil survei PPI yang tidak dipublikasikan pada Mei 2026 menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto masih berada di angka sekitar 70 persen.
Sementara itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan, termasuk para pembantu presiden, berada di kisaran 65 persen.
Ia menilai terdapat selisih antara tingkat kepercayaan kepada Presiden dengan kepuasan terhadap kinerja jajaran pemerintah.
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan masih ada ruang untuk meningkatkan performa para pembantu presiden.
"Survei opini publik tentu menjadi salah satu variabel penilaian publik terhadap kinerja pemerintah. Dan biasanya survei sifatnya situasional, fluktuatif, dinamis, dan bisa berubah dalam waktu cepat. Lalu bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi hasil survei opini publik? Pertama, jika temuan hasil survei make sense dengan data pemerintah, tentu perlu ada perbaikan kinerja," kata Adi.
Menurut Adi, pemerintah tentu memiliki data internal yang lengkap mengenai capaian kinerja selama ini.
Karena itu, hasil survei dari lembaga independen dapat dijadikan pembanding dalam proses evaluasi.
"Kedua, pemerintah tentu saja punya data internal yang komprehensif terkait dengan capaian kinerja mereka. Dan pemerintah pastinya sudah hitung-hitungan dan blue print soal kinerja. Jadi, sekalipun ada hasil survei di luar pemerintah tentunya bisa dipelajari sebagai bahan perbandingan," ujarnya.
Ia menambahkan, hasil survei sebaiknya dijadikan masukan apabila sejalan dengan kondisi di lapangan.