BANDA ACEH – Pengamat kebijakan publik sekaligus akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Nasrul Zaman, menilai lambatnya realisasi anggaran di Pemerintah Aceh telah berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama petani dan korban bencana yang membutuhkan penanganan cepat. Ia bahkan mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
Menurut Nasrul, narasi yang menyebut minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap petani dan masyarakat terdampak bencana di Aceh tidak sepenuhnya tepat. Sebab, anggaran sebesar Rp1,6 triliun disebut telah dialokasikan pemerintah pusat, namun pelaksanaannya dinilai tersendat pada tahap eksekusi di tingkat daerah.
"Ini bukan lagi soal tengsin politik antarpejabat, melainkan soal hak-hak petani Aceh yang terabaikan akibat kelumpuhan kinerja birokrasi," kata Dr. Nasrul Zaman kepada wartawan di Banda Aceh, Kamis (6/8/2026).
Baca Juga: Pertamina Tambah Pasokan BBM di Aceh, Pemerintah Bentuk Satgas untuk Urai Antrean SPBU Ia menilai masyarakat memiliki alasan untuk kecewa apabila anggaran yang telah tersedia tidak mampu diwujudkan menjadi program nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan program menjadi indikasi perlunya pembenahan dalam tata kelola birokrasi, termasuk evaluasi terhadap kinerja Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
"Publik berhak kecewa ketika anggaran yang tersedia gagal ditransformasikan menjadi bantuan dan pembangunan nyata. Kegagalan TAPA dalam mengawal program ini merupakan indikasi kuat dibutuhkannya penyegaran kepemimpinan birokrasi," ujarnya.
Nasrul menegaskan, Aceh tidak boleh terus terhambat oleh persoalan teknis di internal pemerintahan. Ia berharap pembenahan struktural segera dilakukan agar anggaran negara benar-benar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani.
"Aceh tidak boleh terus tersandera oleh ketidakmampuan teknis pejabatnya. Pembenahan struktural harus segera dilakukan agar anggaran negara benar-benar bekerja untuk kesejahteraan petani, bukan sekadar menjadi angka di atas kertas," tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar persoalan pengelolaan anggaran di tingkat daerah tidak menimbulkan persepsi seolah-olah pemerintah pusat mengabaikan kepentingan masyarakat Aceh.
"Ketidakmampuan pengelolaan anggaran oleh Pemerintah Aceh jangan sampai menjadi benturan seolah-olah pemerintah pusat yang abai pada rakyat Aceh. Kita tidak mau melihat gubernur bahkan rakyat menjadi korban dari minimnya kapasitas Sekda Aceh," pungkasnya.* (dh)