JAKARTA — Partai Gerindra menyatakan optimistis tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan kembali meningkat seiring dengan semakin matangnya pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah.
Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, penurunan angka survei merupakan dinamika yang wajar dalam sistem demokrasi.
Menurut dia, hasil survei harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah, bukan sebagai penentu arah kebijakan.
Baca Juga: Mulai 1 Agustus 2026, Biaya Naturalisasi WNA Jadi WNI Naik Jadi Rp75 Juta! "Kami sangat optimistis, seiring dengan makin matangnya eksekusi program strategis pemerintah dan manfaatnya mulai dirasakan langsung di dapur-dapur rumah tangga rakyat, angka kepuasan publik dan survei akan dengan sendirinya merangkak naik kembali," ujar Sugiat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/8/2026).
Sugiat menegaskan bahwa Gerindra tidak merasa panik dengan adanya penurunan angka kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.
Ia menyebut hasil survei justru menjadi pengingat agar pemerintah mempercepat pelaksanaan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
"Partai Gerindra sama sekali tidak panik dengan penurunan atau dinamika angka survei. Justru angka-angka ini kami baca secara jernih sebagai alarm pengingat dan aspirasi jujur dari masyarakat yang harus direspons dengan percepatan kinerja, bukan dengan kegelisahan politik," jelasnya.
Menurut Sugiat, pemerintah saat ini masih fokus menyelesaikan sejumlah persoalan mendasar yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Beberapa di antaranya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, hingga memperluas akses layanan kesehatan.
Selain itu, pemerintah juga terus menjalankan sejumlah program prioritas nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, serta pembenahan ekonomi dan birokrasi.
"Kadang, kebijakan yang tepat untuk masa depan bangsa butuh proses dan tidak langsung populer seketika, namun harus berani diambil demi kemaslahatan rakyat," tutur Sugiat.
Ia menilai perubahan angka survei tidak bisa dilepaskan dari proses penataan kebijakan yang sedang berlangsung.