JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik tajam kepada institusi TNI dan Polri saat menghadiri peresmian Monumen Patung Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Dalam pidatonya, Presiden ke-5 Republik Indonesia itu menegaskan bahwa TNI dan Polri berasal dari rakyat sehingga memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi dan membela kepentingan masyarakat.
"Hei TNI, hei Polisi, kalian itu datangnya dari mana? Kalian itu sebenarnya anak rakyat yang telah diberi kesempatan untuk membela rakyatmu. Camkan kata-kata saya ini," ujar Megawati.
Baca Juga: Kader PDI Perjuangan Medan Siap Berangkat ke Jakarta, Dampingi Senior Laporkan Kondisi DPD Sumut ke Ketum Megawati Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat menanggapi pandangan politikus PDIP Andi Widjajanto yang menyoroti pentingnya profesionalisme TNI serta mengingatkan agar institusi militer tidak kembali memasuki ranah sipil maupun politik.
Megawati kemudian mengajak seluruh pihak menjadikan peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli sebagai pelajaran sejarah agar penyalahgunaan kekuasaan tidak kembali terulang.
Ia mengaku masih merasakan keprihatinan ketika mengingat peristiwa tersebut. Menurutnya, kekuasaan tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat.
"Jangan sampai peristiwa seperti 30 tahun lalu terjadi lagi. Hati saya miris, mengapa waktu itu yang dipikirkan hanya kekuasaan. Mana rasa sayang kepada rakyat?" tegasnya.
Megawati juga mengingatkan bahwa suara rakyat tidak bisa diabaikan. Menurutnya, akar rumput yang terus ditekan pada akhirnya akan bangkit kembali memperjuangkan hak-haknya.
Dalam kesempatan yang sama, Andi Widjajanto menyampaikan bahwa Kudatuli menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Ia menegaskan TNI harus tetap berada dalam koridor profesional sebagai alat pertahanan negara.
Menurut Andi, prajurit TNI seharusnya fokus menjalankan fungsi pertahanan, bukan mengisi jabatan di pemerintahan sipil atau menjalankan tugas di luar kewenangan pertahanan.
"Kita membayar pajak untuk menggaji tentara agar menjaga pertahanan negara, bukan masuk ke pemerintahan sipil ataupun mengurusi sektor yang bukan tugasnya," ujar Andi.
Ia juga mengingatkan kembali amanat Panglima Besar Jenderal Soedirman dan Presiden Soekarno yang menekankan bahwa tentara nasional harus tetap profesional, tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis, serta mengutamakan pengabdian kepada bangsa dan negara.* (k/dh)