JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan sikap politiknya untuk tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Meski mengakui memiliki semangat kebangsaan dan tujuan konstitusional yang sama dengan pemerintah, partai berlambang banteng itu menilai kesamaan visi tidak selalu berarti harus bergabung dalam barisan kekuasaan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan, seluruh kekuatan politik memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan bangsa, menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, serta memastikan pemerintahan berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Baca Juga: Siamang Diselundupkan dalam Keranjang Roti di Binjai, Polisi Kehutanan Tetapkan Satu Tersangka "Semangat kebangsaan kita tentu sama. Namun, kesamaan cita-cita tidak berarti semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan," kata Ganjar kepada wartawan, Jumat, 24 Juli 2026.
Pernyataan Ganjar tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan pandangan bahwa PDIP memiliki hati yang sejalan dengan pemerintah dalam upaya membangun Indonesia.
Menurut Ganjar, dalam sistem demokrasi, keberadaan partai politik di luar pemerintahan merupakan bagian penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.
Ia menilai fungsi pengawasan atau checks and balances diperlukan agar setiap kebijakan pemerintah tetap berjalan dalam koridor konstitusi.
Ganjar menegaskan, posisi politik PDIP hingga saat ini belum berubah.
Partai tersebut masih memilih tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Meski berada di luar pemerintahan, Ganjar memastikan PDIP tetap menghormati Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Ia menjelaskan, sikap kritis yang disampaikan PDIP bukan bertujuan untuk melemahkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab politik agar setiap kebijakan yang dibuat tetap berpihak kepada masyarakat.
"Soal dinamika politik ke depan, biarlah waktu yang menjawab. Yang pasti, sikap politik PDI Perjuangan tidak ditentukan oleh rayuan kekuasaan atau jabatan, melainkan oleh kepentingan rakyat dan komitmen menjaga demokrasi," tegasnya.