JAKARTA– Partai NasDem menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. NasDem mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjadikan kasus tersebut sebagai peringatan untuk meningkatkan pengawasan terhadap diri sendiri dan menghindari penyalahgunaan wewenang.
Kapoksi Fraksi NasDem Komisi II DPR RI, Ujang Bey, mengatakan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan kepala daerah bukanlah peristiwa baru. Menurutnya, pola serupa telah berulang dalam sejumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.
"Kasus pemerasan atasan kepada bawahan bukan yang pertama. Ini seperti pengulangan dari berbagai kasus OTT KPK yang pernah terjadi sebelumnya," kata Ujang Bey, Sabtu (11/7/2026).
Baca Juga: Marak OTT Kepala Daerah, IM57+ Sebut Jabatan Kini Jadi Arena Balapan Kumpulkan Uang Ia menilai maraknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi harus menjadi momentum introspeksi bagi para pejabat publik. Pencegahan korupsi, kata dia, tidak hanya bergantung pada sistem pengawasan, tetapi juga pada kemampuan setiap pemimpin mengendalikan diri.
"Peristiwa ini seharusnya membuat para kepala daerah mawas diri dan mampu mengendalikan hasrat yang tidak baik. Pencegahan terbaik dimulai dari kontrol diri sendiri," ujarnya.
Menurut Ujang, KPK selama ini telah melakukan berbagai kajian serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang. Namun, ia menduga masih ada pemerintah daerah yang belum menjalankan rekomendasi tersebut secara optimal.
Ia mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan internal berpotensi membuat praktik korupsi terus berulang.
"Kalau rekomendasi itu tidak dijalankan melalui sistem pengawasan internal yang kuat, kasus-kasus seperti ini hanya akan menjadi semacam 'dejavu hukum'," tambahnya.
Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan terkait dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan sembilan orang dari wilayah Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini masih terus dikembangkan oleh penyidik guna mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat.* (d/dh)