JAKARTA – Partai Golkar merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menegaskan posisi partainya sebagai kekuatan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Golkar menilai keputusan tersebut merupakan hak politik PDIP dan akan dinilai langsung oleh masyarakat.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, mengatakan pihaknya menghormati sikap yang diambil PDIP. Menurutnya, setiap partai politik memiliki kebebasan menentukan posisi politiknya masing-masing.
"Terserah PDI Perjuangan saja, mau posisi apa silakan saja," kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).
Baca Juga: Polri Ultimatum Penghalang Penyidikan Korupsi, Tiga Kasus Besar Jadi Atensi Presiden Sarmuji mengaku tidak ingin terlalu jauh menanggapi keputusan PDIP tersebut. Ia menilai pada akhirnya masyarakat yang akan memberikan penilaian terhadap langkah politik setiap partai.
"Nanti rakyat yang menilai," ujarnya.
Meski demikian, Sarmuji menegaskan bahwa politik tidak hanya sebatas pernyataan, tetapi juga harus tercermin dalam sikap dan tindakan yang nyata.
"Kami menghormati saja. Tapi kalau saya sendiri politik adalah sikap dan tindakan," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya memilih menjadi kekuatan penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan melalui surat internal DPP PDIP yang ditandatangani pada 1 Juli 2026.
Dalam surat itu, Megawati menjelaskan bahwa sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia tidak mengenal istilah oposisi maupun koalisi sebagai konsep yang diatur dalam konstitusi.
Menurutnya, demokrasi Indonesia membutuhkan keseimbangan kekuasaan, penghormatan terhadap supremasi konstitusi, serta keberanian menyampaikan kritik dan koreksi terhadap jalannya pemerintahan.
Megawati juga menegaskan bahwa Presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh dukungan mayoritas di DPR, melainkan oleh ketentuan konstitusi. Karena itu, PDIP memilih menjalankan fungsi penyeimbang sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dalam sistem presidensial Indonesia.* (d/dh)