JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menegaskan bahwa penanganan berbagai persoalan di Papua merupakan tanggung jawab Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus).
Pernyataan tersebut disampaikan Bambang Pacul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Menurutnya, status Papua sebagai daerah dengan otonomi khusus membuat mekanisme penanganannya berbeda dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
"Papua kan wilayah otonomi khusus. Pasti diperlakukan secara khusus. Nah kekhususannya itu sesungguhnya di undang-undang sudah ada. Itu menjadi tanggung jawab Wapres," ujar Bambang Pacul.
Baca Juga: DPR Desak Pengusutan Tuntas Kasus Ibu Hamil Tewas Tertembak di Papua Tengah Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, mandat tersebut telah diatur secara jelas dalam regulasi sehingga berbagai pertanyaan mengenai penanganan Papua sebaiknya ditujukan kepada Wakil Presiden.
Ia menilai mekanisme tersebut merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang memberikan pengaturan berbeda dalam tata kelola pemerintahan dan penyelesaian berbagai persoalan di wilayah tersebut.
Karena itu, Bambang Pacul mengingatkan agar masyarakat maupun para pihak tidak terburu-buru memberikan komentar terhadap dinamika yang terjadi di Papua.
Menurutnya, pernyataan yang tidak disampaikan secara bijak justru berpotensi memunculkan polemik baru dan memperkeruh situasi.
"Karena kekhususannya, jadi kalau hal-hal seperti begitu sebaiknya ditanyakan kepada Wapres. Undang-undangnya begitu bunyinya," katanya.
Lebih lanjut, Bambang Pacul berharap seluruh pihak dapat mengedepankan pendekatan yang konstruktif dalam menyikapi berbagai persoalan di Papua.
Ia juga mengimbau agar ruang publik tidak dipenuhi perdebatan yang berpotensi memicu konflik pendapat yang tidak produktif.
"Jadi apa-apa yang terjadi di sana jangan langsung dikomentari. Kalau nanti dikomentari malah bikin konflik pendapat yang tidak produktif," tutupnya.* (dw/dh)