MUARASABAK– Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi. Namun, Fraksi PAN juga menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai lebih dari Rp81,8 miliar.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi PAN dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan agenda penyampaian pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (7/7/2026).
Fraksi PAN menilai keberhasilan meraih opini WTP untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Baca Juga: Jokowi Siap Hadir di Sidang Ijazah Palsu, Bakal Tunjukkan Seluruh Ijazah Asli di Hadapan Hakim Meski demikian, Fraksi PAN mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya berfokus pada capaian opini WTP, tetapi juga memastikan efektivitas pelaksanaan anggaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Fraksi PAN menyoroti besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai lebih dari Rp81,8 miliar. Menurut fraksi tersebut, tingginya SILPA menunjukkan masih adanya anggaran yang belum dimanfaatkan secara maksimal, baik karena kegiatan yang belum terlaksana maupun akibat keterlambatan dalam pelaksanaan program.
Untuk itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan serta memperkuat pelaksanaan program agar serapan anggaran lebih optimal dan tepat sasaran.
Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Fraksi PAN mencatat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi penyumbang SILPA terbesar, di antaranya Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Fraksi PAN berharap OPD terkait dapat melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pembangunan daerah.
Di akhir pandangannya, Fraksi PAN juga mendorong Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor infrastruktur jalan, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagai upaya mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (dh)