JAKARTA– Polemik antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali memanas. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai PSI lebih banyak mencari sensasi politik dibanding menyuarakan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Deddy merespons pernyataan Ketua DPP PSI Bestari Barus yang mempertanyakan sikap PDIP karena dinilai masih terus mengomentari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), meski sudah bukan lagi kader partai berlambang banteng tersebut.
"Perasaan nggak pernah kedengaran tuh suara PSI soal isu-isu rakyat. Mereka malah sibuk menyeret-nyeret PDI Perjuangan. Rakyat sudah bosan dengan gimmick PSI," kata Deddy kepada wartawan, Minggu (5/7/2026).
Baca Juga: DPR Soroti Tingginya Biaya Politik Usai Dua Bupati Pengganti Terjerat OTT KPK Menurut Deddy, PSI kerap melontarkan pernyataan yang bersifat sensasional demi menarik perhatian publik menjelang kontestasi politik. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk pencitraan atau pansos elektoral.
"Sudahlah, rakyat juga tahu mereka cuma bikin sensasi buat pansos elektoral," ujarnya.
Deddy juga menantang PSI agar lebih vokal terhadap berbagai persoalan yang sedang menjadi perhatian masyarakat.
"Ditunggu suaranya soal tuntutan mahasiswa, kasus suap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), dan berbagai persoalan lain yang menyangkut kepentingan rakyat," tambahnya.
Tak hanya Deddy, politikus PDIP Guntur Romli turut menanggapi pernyataan PSI yang optimistis menjadikan Jawa Tengah sebagai "kandang gajah" melalui safari politik Jokowi.
Menurut Guntur, PSI tidak perlu bersikap terlalu percaya diri. Ia menilai jika partai tersebut benar-benar kuat, maka tidak perlu mengandalkan safari politik Jokowi untuk memperkuat basis dukungan.
"PSI jangan terlalu sombong. Kalau memang kuat, Jokowi pasti cukup istirahat dan santai. Safari politik itu justru menunjukkan PSI masih lemah," kata Guntur.
Ia juga mengaitkan safari politik tersebut dengan isu yang tengah menjadi sorotan, yakni pengakuan Sekjen PSI terkait penerimaan uang dari Bupati Kuansing yang kemudian dikembalikan beberapa hari setelahnya.
Selain itu, Guntur meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap adil dalam menangani berbagai perkara yang menyeret sejumlah nama dari PSI.