JAKARTA– Polemik mengenai prosesi adat injak kepala kerbau yang diikuti Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan ke Lampung terus berlanjut. Kali ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membalas kritik politikus PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, yang sebelumnya menyebut penjelasan soal prosesi tersebut sebagai "dagelan".
Ketua DPP PSI Bestari Barus menilai pernyataan Deddy Sitorus tidak tepat lantaran mengaitkan prosesi adat masyarakat Lampung dengan kepentingan politik. Menurutnya, prosesi yang dijalankan merupakan bagian dari tradisi masyarakat adat dan tidak memiliki kaitan dengan simbol partai politik mana pun.
"Yang diinjak itu kepala kerbau, bukan kepala banteng," kata Bestari kepada wartawan, Jumat (3/7/2026).
Baca Juga: Roy Suryo Ajukan Praperadilan Kedua, Gugat Penetapan Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Bestari mengaku heran dengan respons Deddy yang dinilai berlebihan terhadap prosesi adat tersebut. Ia bahkan menyebut anggota Komisi II DPR RI itu seharusnya dapat membedakan antara kepala kerbau sebagai bagian dari ritual adat dengan simbol banteng yang identik dengan PDIP.
Menurut Bestari, pernyataan Deddy terkesan kekanak-kanakan dan tidak perlu menyeret prosesi budaya ke dalam perdebatan politik.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kehadiran Jokowi dalam agenda di Lampung hanya sebagai tamu undangan, bukan sebagai penyelenggara ataupun ketua panitia acara sebagaimana disebutkan Deddy.
Bestari mengatakan setiap partai politik memiliki mekanisme masing-masing dalam menyelenggarakan kegiatan. Namun, menurutnya, dalam acara adat tersebut seluruh rangkaian kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat adat sebagai panitia.
Sebelumnya, politikus PDIP Deddy Sitorus mengaku tidak percaya apabila Jokowi disebut tidak mengetahui adanya prosesi injak kepala kerbau dalam agenda tersebut. Deddy mengklaim memperoleh informasi bahwa Jokowi justru menjadi ketua panitia dalam kegiatan adat itu.
Ia juga menilai narasi yang disampaikan PSI sulit dipercaya. Deddy bahkan menuding Jokowi sengaja membangun polemik tersebut agar tetap menjadi perhatian publik.
Menurut Deddy, berbagai langkah yang dilakukan Jokowi dinilai berkaitan dengan upaya menjaga pengaruh politik dan dinasti kekuasaan. Ia pun menyebut polemik mengenai prosesi adat tersebut hanya menjadi "dagelan" yang bertujuan memancing perhatian masyarakat.
Saling balas pernyataan antara PSI dan PDIP terkait prosesi adat di Lampung pun memperpanjang polemik politik yang belakangan menjadi sorotan publik.* (d/dh)