JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyoroti kembali persoalan hak keuangan kepala daerah setelah Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap.
Menurut Rifqinizamy, peristiwa tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan daerah, termasuk tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah saat mengikuti pemilihan.
Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi kesejahteraan kepala daerah yang hingga kini masih menjadi perhatian.
Baca Juga: KPK OTT Bupati Langkat Syah Afandin di Sumut, Ini Profil dan Rekam Jejaknya "Soal hak keuangan kepala daerah yang memang kita akui masih sangat terbatas," kata Rifqinizamy, Jumat (3/7/2026).
Rifqinizamy mengungkapkan, Komisi II DPR RI sebelumnya telah menerima aspirasi dari Asosiasi Wakil Kepala Daerah yang menyampaikan persoalan mengenai terbatasnya hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Karena itu, Komisi II telah merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan revisi terhadap sejumlah regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah.
Menurutnya, pengaturan tersebut perlu disesuaikan dengan tanggung jawab yang diemban kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.
Politikus Partai NasDem itu menilai besaran gaji kepala daerah saat ini tidak sebanding dengan beban pekerjaan maupun tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan saat mengikuti kontestasi Pilkada.
"Kan tidak masuk akal gaji kepala daerah itu hanya sekitar Rp5 juta sampai Rp6 juta per bulan, sementara cost politiknya tinggi," ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius agar sistem pemerintahan daerah dapat berjalan lebih baik.
Komisi II DPR RI juga mengusulkan agar pemerintah memperbaiki skema hak keuangan kepala daerah sehingga lebih rasional dan proporsional.
Selain itu, peningkatan kemampuan fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.