JAKARTA – Polemik prosesi adat yang dijalani Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat menerima gelar adat di Lampung terus bergulir.
Setelah mendapat sorotan dari sejumlah politikus PDI Perjuangan (PDIP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membalas kritik tersebut dan menilai pernyataan PDIP justru berpotensi menghina adat serta budaya masyarakat Lampung.
Ketua DPP PSI Bestari Barus mengatakan prosesi menginjak kepala kerbau merupakan bagian dari ritual adat yang telah lama berlaku di Lampung.
Baca Juga: Sidang Perdana Praperadilan Roy Suryo Digelar, Persoalkan Penggeledahan hingga Penahanan Kasus Ijazah Jokowi: Saya Dianggap seperti Teroris Menurutnya, prosesi itu merupakan bentuk penghormatan yang diberikan para pemangku adat kepada Jokowi.
"Saya kira itu menghinakan adat budaya gitu loh. Itu kan menghina prosesi adat budaya Lampung. Tapi mudah-mudahan masyarakat Lampung menyikapinya dengan bijak lah dan semakin mengetahui betapa mereka sedang berhadapan dengan orang-orang yang tidak paham adat Lampung tapi ngomong-ngomong adat Lampung," kata Bestari kepada wartawan, Senin (29/6/2026).
Bestari menjelaskan prosesi tersebut dilakukan di atas karpet merah sebagai bagian dari rangkaian pemberian gelar adat kepada Jokowi.
Menurutnya, ritual itu telah berlangsung jauh sebelum dinamika politik saat ini.
"Iya itu adalah sebuah prosesi adat istiadat Lampung dari beberapa kerajaan itu ya, kerajaan adat itu mereka memberikan penghargaan kepada Pak Jokowi dengan ritual yang memang telah dilaksanakan sebelum adanya PDIP di republik ini," ucapnya.
Selain menanggapi polemik prosesi adat, Bestari juga mengkritik pernyataan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang sebelumnya mempertanyakan kualitas kepemimpinan Jokowi.
Menurut Bestari, tidak ada pihak yang berhak menentukan arah politik seseorang.
"Karena apa? Karena dia coba membuat standar ya, mencoba membuat standar begini loh berpartai, kalau orang yang apa namanya, tokoh harus begini loh. Lah emang dia siapa gitu kok menentukan arah langkah orang gitu," katanya.
Bestari juga meminta PDIP tidak lagi terus mengomentari Jokowi apabila memang memiliki perbedaan sikap politik.