JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah nyata apabila benar mengetahui pihak yang mendanai aksi demonstrasi bayaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Andreas menanggapi pidato Prabowo yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang membiayai sejumlah demonstrasi di Indonesia.
Menurut Andreas, publik memahami bahwa seorang presiden memiliki akses terhadap berbagai informasi strategis melalui perangkat negara yang dimilikinya.
Baca Juga: Usai Viral, Barak Narkoba di Labuhanbatu Dibakar Polisi: Ada yang Janggal, Tempat Musnah, Bandar ke Mana? "Justru yang dibutuhkan dari presiden karena beliau mengetahui, langkah dan tindakan apa yang dilakukan terhadap demonstrasi yang substantif dan mana demonstrasi bayaran," kata Andreas, Kamis, 25 Juni 2026.
Ia menilai, dengan dukungan aparat penegak hukum dan lembaga intelijen negara, seharusnya tidak sulit bagi presiden untuk membedakan demonstrasi yang murni menyampaikan aspirasi masyarakat dengan aksi yang didorong kepentingan tertentu.
"Sebagai presiden dengan kelengkapan alat-alat negara, alat intelijen, alat penegak hukum dan perangkat negaranya, memang seharusnya tidak sulit bagi presiden untuk mengetahuinya," kata Andreas.
"Tanpa presiden menyampaikan di depan umum pun kita memahami bahwa presiden mengetahui itu," sambung dia.
Meski demikian, Andreas mengaku menangkap kesan berbeda dari pernyataan yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya.
"Kalau melihat ucapan presiden dalam pidatonya, justru terkesan nada ancaman terhadap rakyatnya sendiri," pungkas dia.
Sebelumnya, Prabowo Subianto mengaku mengetahui pihak-pihak yang berada di balik pendanaan sejumlah aksi demonstrasi.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu, 24 Juni 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo memberikan peringatan kepada pihak yang disebutnya membiayai aksi demonstrasi tersebut.