JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang diduga membiayai aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Ganjar menegaskan bahwa tidak semua aksi unjuk rasa dapat dianggap sebagai demonstrasi bayaran.
Ganjar mengatakan PDI Perjuangan menghormati setiap pernyataan yang disampaikan Presiden. Namun, jika memang terdapat pihak yang terbukti membiayai demonstrasi untuk kepentingan tertentu, maka hal tersebut sebaiknya dibuka secara terang kepada publik dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
"Kalau memang ada pihak yang membiayai demonstrasi, tentu lebih baik dibuka kepada publik dan diproses secara hukum," kata Ganjar, Kamis (25/6/2026).
Baca Juga: Mentan Laporkan ke Prabowo, Harga TBS Sawit Kembali Normal dan Berpotensi Naik 10 Persen Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai demokrasi membutuhkan kepastian hukum dan fakta yang jelas, bukan sekadar dugaan yang berpotensi memicu polemik di tengah masyarakat.
Menurutnya, aksi demonstrasi merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang tidak bisa langsung disimpulkan sebagai gerakan yang didanai pihak tertentu.
"Perlu kami sampaikan demokrasi itu membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar dugaan atau narasi yang akhirnya menjadi polemik publik," ujarnya.
Ganjar juga menegaskan bahwa persoalan demonstrasi di Indonesia memiliki latar belakang yang beragam. Karena itu, menurutnya, tidak tepat apabila seluruh aksi unjuk rasa dipandang sebagai aksi yang digerakkan oleh uang.
"Namun kita juga tidak boleh menganggap semua demonstrasi sebagai aksi bayaran. Fakta di lapangan menunjukkan persoalannya jauh lebih kompleks," katanya.
Lebih lanjut, Ganjar mengingatkan bahwa masyarakat masih menunggu realisasi berbagai program dan janji politik pemerintah. Di antaranya penciptaan jutaan lapangan kerja baru, peningkatan pertumbuhan ekonomi, hingga perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Ganjar, perhatian utama pemerintah sebaiknya tetap diarahkan pada upaya menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat melalui kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.
Ia juga menyinggung persoalan biaya pendidikan yang masih menjadi perhatian masyarakat, termasuk terkait uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi.
"Pada akhirnya, legitimasi sebuah pemerintahan tidak diukur dari sedikit atau banyaknya demonstrasi, tetapi dari seberapa besar janji-janji politik dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat," ujarnya.