MEDAN – Nama Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menjadi perhatian publik setelah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kredit bermasalah di salah satu bank pelat merah. Seiring pemeriksaan tersebut, laporan harta kekayaan Zakiyuddin juga ikut menjadi sorotan.
Zakiyuddin dimintai keterangan terkait kasus yang menjerat Direktur CV Hasian Abadi Group, Farah Hamina Harahap. Dalam perkara itu, tersangka diduga mengajukan kredit rekening koran tanpa melengkapi dokumen pendukung yang menjadi syarat pengajuan kredit modal usaha.
Kasus tersebut disebut menimbulkan kerugian negara hingga sekitar Rp2,2 miliar. Penyidik Kejati Sumut saat ini masih terus mendalami peran sejumlah pihak yang berkaitan dengan proses pengajuan kredit tersebut.
Baca Juga: Sidang Perdana Korupsi Nikel Dimulai, Eks Ketua Ombudsman Hadapi Dakwaan Suap Miliaran Rupiah Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Zakiyuddin Harahap tercatat baru satu kali melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan tersebut disampaikan pada 27 Agustus 2024 saat maju sebagai calon Wakil Wali Kota Medan dalam Pilkada 2024.
Dalam laporan itu, total kekayaan Zakiyuddin mencapai Rp2.654.650.000 tanpa tercatat memiliki utang. Aset tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp2 miliar, satu unit mobil Toyota Innova tahun 2017 senilai Rp200 juta, harta bergerak lainnya Rp25 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp429,65 juta.
Selain menjadi pejabat publik, Zakiyuddin diketahui memiliki latar belakang panjang di dunia perbankan. Ia pernah bekerja di Bank Sumut Cabang Pembantu Krakatau, Medan, selama hampir dua dekade sebelum terjun ke dunia politik.
Politisi Partai Gerindra itu kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Medan periode 2025–2030 mendampingi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Hingga kini, Kejati Sumut belum menetapkan status hukum Zakiyuddin dalam perkara tersebut dan pemeriksaannya masih sebatas sebagai saksi.
Penyidik terus mengembangkan kasus dugaan korupsi kredit bermasalah tersebut guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat serta memastikan pertanggungjawaban hukum atas kerugian negara yang ditimbulkan.* (tm/dh)