BANGKALAN – Presiden Prabowo Subianto sempat membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026). Namun, pembahasan lanjutan mengenai program tersebut tidak dapat diikuti awak media secara penuh.
Saat Presiden mulai mengulas program MBG, sejumlah wartawan yang berada di lokasi diminta keluar dari area acara oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
"Rekan-rekan media, keluar dulu," ujar salah seorang anggota Paspampres kepada awak media di lokasi.
Baca Juga: Prabowo Blak-blakan Soal Gaji Guru dan PNS: Uangnya Banyak Bocor! Sebelum akses media dibatasi, Prabowo menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, keluarga yang sudah berkecukupan tidak memiliki kewajiban menerima program tersebut.
"Kalau sudah kaya, enggak usah terima MBG. Tidak ada kewajiban menerima MBG," kata Prabowo dalam pidatonya.
Presiden juga menyoroti kondisi sebagian anak-anak Indonesia yang masih berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Bahkan, kata dia, terdapat anak-anak yang menyimpan makanan dari program MBG untuk dibawa pulang dan dibagikan kepada anggota keluarga di rumah.
Tak lama setelah wartawan diminta meninggalkan lokasi acara, siaran langsung kegiatan penutupan Munas NU turut dihentikan. Pengeras suara yang sebelumnya terdengar hingga luar tenda utama juga dimatikan.
Akibatnya, isi pidato Presiden selanjutnya tidak lagi dapat didengar dari area luar venue. Meski demikian, Prabowo terlihat tetap melanjutkan sambutannya di hadapan peserta Munas NU dan para undangan yang berada di dalam tenda utama.
Sebelum pembatasan akses tersebut dilakukan, Presiden sempat menyinggung sejumlah isu nasional lainnya. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis, kondisi ekonomi nasional, data Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dunia, hingga pengelolaan aset negara.
Prabowo juga sempat menyinggung langkah pemerintah dalam menutup aktivitas tambang ilegal serta melakukan penataan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif.
Acara penutupan Munas dan Konbes NU 2026 turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Jawa Timur, para menteri Kabinet Merah Putih, serta ulama dan pengasuh pondok pesantren dari berbagai daerah di Indonesia.* (k/dh)