JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan gaji guru dan pegawai negeri sipil (PNS) belum dapat ditingkatkan secara signifikan. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih besarnya kebocoran penerimaan negara yang terjadi selama bertahun-tahun.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Prabowo mengatakan keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kesejahteraan guru maupun aparatur sipil negara belum bisa meningkat sesuai harapan.
Baca Juga: Prabowo Bongkar Fakta 240 BUMN Merugi, Ditutup demi Selamatkan Triliunan Rupiah Uang Negara "Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya enggak ada, diambil terus," kata Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti praktik under invoicing atau pelaporan nilai transaksi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurutnya, praktik tersebut menjadi salah satu penyebab kerugian negara dalam jumlah besar.
Ia mencontohkan adanya pelaku usaha yang melaporkan volume ekspor lebih rendah dibandingkan jumlah sebenarnya sehingga berpotensi mengurangi penerimaan negara.
"Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," ujarnya.
Prabowo menyebut berdasarkan perhitungan yang diterimanya, Indonesia berpotensi kehilangan hingga 150 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp2.500 triliun setiap tahun akibat berbagai bentuk kebocoran ekonomi dan penerimaan negara.
Menurutnya, dana sebesar itu seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan nasional, termasuk meningkatkan kesejahteraan guru, PNS, serta membiayai berbagai program prioritas pemerintah.
Karena itu, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola keuangan negara dan sektor sumber daya alam guna menutup celah kebocoran yang selama ini terjadi.
Selain itu, pemerintah juga melakukan langkah efisiensi melalui restrukturisasi badan usaha milik negara, termasuk menutup ratusan BUMN yang dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian.
Prabowo menegaskan upaya perbaikan tata kelola tersebut dilakukan agar penerimaan negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat dan pembangunan Indonesia ke depan.* (in/dh)