JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai arahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait pengawalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode memiliki dimensi politik yang lebih luas.
Adi menyebut langkah tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari manuver politik untuk menguatkan posisi duet Prabowo-Gibran sejak awal masa pemerintahan.
"Jokowi ingin mengunci duet Prabowo-Gibran sejak dini sekaligus penegasan bahwa Jokowi terus ingin berkoalisi dengan Prabowo," kata Adi kepada wartawan, Minggu (21/6/2026).
Baca Juga: NasDem Ikut Arahan Ketum di Tengah Wacana Jokowi soal Prabowo-Gibran 2 Periode Menurutnya, arahan tersebut juga memperlihatkan upaya konsolidasi kekuatan politik untuk menjaga stabilitas konfigurasi pemerintahan ke depan, termasuk terkait posisi calon wakil presiden di masa mendatang.
Ia menilai, posisi cawapres Prabowo ke depan akan menjadi ruang kompetisi terbuka di antara elite politik, baik dari kalangan partai koalisi maupun pejabat negara.
"Yang ngincar posisi cawapres Prabowo pasti sangat banyak," ujarnya.
Adi juga menyoroti kemungkinan skenario politik apabila Gibran tidak kembali mendampingi Prabowo pada Pilpres 2029. Menurutnya, kondisi tersebut dapat membuka ruang spekulasi baru terkait arah politik Jokowi ke depan.
"Kalau Gibran tak jadi cawapres Prabowo, apa manuver politik Jokowi? Terus dukung Prabowo tanpa syarat, atau justru majukan Gibran sebagai capres," katanya.
Ia bahkan menyebut sebagian pihak mulai berspekulasi bahwa Gibran berpotensi didorong menjadi kandidat presiden pada 2029 jika tidak kembali mendampingi Prabowo.
Sebelumnya, pernyataan terkait arahan Jokowi muncul dari elite PSI yang menyebut mantan Presiden RI tersebut meminta agar pemerintahan Prabowo-Gibran dikawal hingga dua periode serta menjaga stabilitas politik nasional.*
(d/dh)