JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya dirancang sebagai layanan publik untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi muda. Menurut dia, persoalan yang muncul bukan terletak pada programnya, melainkan pada praktik korupsi yang terjadi dalam pelaksanaannya.
Fadli mengatakan gagasan pemberian makanan bergizi bagi masyarakat sebenarnya telah lama menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut, kata dia, bertujuan mendukung pemenuhan kebutuhan gizi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
"MBG merupakan program pelayanan kepada masyarakat. Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat, terutama anak-anak, memperoleh asupan gizi yang memadai," ujar Fadli Zon di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.
Baca Juga: DPR Bantah Tudingan Pelanggaran HAM dalam Program MBG, Sebut Negara Sedang Penuhi Hak Dasar Rakyat Menurut Fadli, pada tahap awal pelaksanaan, tidak banyak pihak yang tertarik terlibat dalam program tersebut. Namun setelah mekanisme dan skema pendanaannya berjalan, semakin banyak pihak yang ingin berpartisipasi.
Ia menilai kondisi itu kemudian memunculkan tantangan baru dalam tata kelola program. Beberapa pihak, kata dia, diduga lebih berorientasi pada keuntungan dibandingkan menjalankan semangat pelayanan yang menjadi tujuan utama MBG.
Karena itu, Fadli menegaskan bahwa tindakan korupsi yang terjadi harus dipisahkan dari tujuan program. Menurut dia, penyimpangan yang dilakukan oknum tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa program MBG gagal atau tidak bermanfaat bagi masyarakat.
"Yang salah adalah praktik korupsinya, bukan programnya. Program ini dibuat untuk membantu masyarakat dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia," katanya.
Fadli juga menilai berbagai kasus yang muncul dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola MBG ke depan. Ia berharap program tersebut tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Selain itu, Fadli membantah anggapan yang menyebut MBG dijalankan untuk kepentingan politik atau elektoral. Menurutnya, program tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat dan terbuka bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah, kata dia, akan terus melakukan pembenahan agar pelaksanaan MBG berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Indonesia.*
(d/dh)