JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menanggapi tudingan yang dilontarkan kelompok mahasiswa BEM Bersatu terkait dugaan kedekatan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, dengan sejumlah tokoh politik yang pernah terlibat dalam Pilpres 2024.
Ganjar menilai kritik yang disampaikan masyarakat maupun mahasiswa seharusnya dijawab dengan data dan argumentasi yang kuat, bukan dengan memberikan label atau mengaitkannya dengan kelompok politik tertentu.
Menurut Ganjar, melabeli aktivis atau warga yang menyampaikan kritik sebagai bagian dari kubu politik tertentu justru dapat mengaburkan substansi persoalan yang sedang dibahas.
Baca Juga: Wagub Sumut Surya Terima Petugas BPS, Tandai Dimulainya Sensus Keluarga dan Ekonomi 2026 "Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan," ujar Ganjar kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).
Ganjar menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Hak tersebut tidak boleh dibatasi hanya karena seseorang dianggap memiliki kedekatan dengan tokoh atau kelompok politik tertentu.
Ia juga mengingatkan bahwa validitas sebuah kritik seharusnya dinilai dari fakta dan data yang disampaikan, bukan berdasarkan siapa yang menyampaikan kritik tersebut.
"Yang berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai mengukur validitas kritik berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan," katanya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai demokrasi yang sehat membutuhkan ruang kritik yang terbuka.
Jika kritik hanya dianggap sah ketika berasal dari pendukung pemerintah, maka kondisi tersebut dapat mengarah pada politik loyalitas dan mengurangi kualitas demokrasi.
"Penguasa datang dan pergi, tetapi hak warga negara untuk mengawasi kekuasaan harus tetap berdiri," tegas Ganjar.
Sebelumnya, kelompok BEM Bersatu menyoroti dugaan kedekatan Tiyo Ardianto dengan sejumlah tokoh politik dan purnawirawan TNI.