JAKARTA — Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perbaikan terhadap usulan anggaran tahun 2027. Permintaan ini disampaikan dalam rapat kerja tertutup antara Komisi IX DPR dan BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mengatakan dokumen anggaran yang dibahas dalam rapat tersebut belum bersifat final. Menurut dia, usulan yang ada masih berupa draf yang disusun oleh jajaran pimpinan BGN sebelumnya.
"Kami minta BGN segera memperbaiki sesuai kebutuhan program tahun 2027," kata Charles kepada wartawan di Kompleks Parlemen.
Baca Juga: KPU Mulai Persiapan Pemilu 2029, Anggaran Rp1,4 Triliun Disiapkan untuk Tahapan Awal Dalam pembahasan itu, BGN disebut mengajukan pagu indikatif sekitar Rp270 triliun untuk tahun anggaran 2027. Namun DPR menegaskan angka tersebut belum menjadi acuan resmi karena masih akan dilakukan penyesuaian oleh pimpinan baru lembaga tersebut.
Charles menyebut kepemimpinan baru BGN saat ini sedang melakukan penyusunan ulang program kerja, termasuk evaluasi besar terhadap struktur anggaran dan jumlah penerima manfaat. Ia juga menyebut adanya rencana efisiensi dalam pelaksanaan program ke depan.
Menurut dia, besaran anggaran final BGN untuk 2027 masih belum dapat dipastikan karena proses perhitungan ulang masih berlangsung. DPR, kata Charles, akan terus melakukan pengawasan agar penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Selain pembahasan anggaran, rapat juga menyinggung penataan ulang program pemenuhan gizi masyarakat, termasuk evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran.*
(mt/dh)