MEDAN – Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti, menemui massa aksi mahasiswa yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumut, Senin, 15 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, Erni berjanji akan mengawal sembilan tuntutan yang disampaikan mahasiswa hingga ke pemerintah pusat.
Aksi yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) itu berlangsung sejak siang hari. Ratusan mahasiswa menyuarakan berbagai persoalan nasional dan daerah, mulai dari harga bahan bakar minyak (BBM), pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga lapangan pekerjaan.
Sebelum Ketua DPRD Sumut hadir, sejumlah anggota dewan sempat mencoba menemui massa aksi. Namun mahasiswa menolak dan meminta agar Ketua DPRD Sumut turun langsung mendengarkan aspirasi mereka.
Baca Juga: Beli Pertalite dengan Jeriken untuk Dijual Lagi, Dua Terdakwa Dituntut 5 Bulan Penjara Sekitar pukul 15.45 WIB, Erni Ariyanti akhirnya menemui para demonstran dan mendengarkan tuntutan yang disampaikan secara bergantian oleh mahasiswa.
Dalam tanggapannya, Erni menegaskan DPRD Sumut akan mengawal seluruh aspirasi yang telah disampaikan. Menurutnya, beberapa tuntutan memang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga perlu diteruskan dan diperjuangkan melalui jalur resmi.
"Kami memastikan seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa akan kami kawal dan sampaikan kepada pemerintah pusat sesuai kewenangan yang ada," kata Erni di hadapan peserta aksi.
Selain itu, Erni juga menegaskan DPRD Sumut akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pengawasan terhadap pengelolaan APBD menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan TNI. Meski sempat menyebabkan kemacetan di sekitar Jalan Imam Bonjol, aksi berjalan kondusif hingga sore hari.
9 Tuntutan Mahasiswa BEM USU
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu:
1. Menuntut pemerintah menjaga harga BBM tetap stabil serta mengawasi distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan hanya diterima masyarakat yang berhak.