JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta masyarakat menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan itu disampaikan menyusul aksi demonstrasi yang digelar sejumlah massa di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) dengan tuntutan agar program tersebut diaudit secara menyeluruh.
Yahya menegaskan bahwa penyampaian aspirasi oleh masyarakat merupakan bagian dari hak demokrasi yang harus dihormati. Menurutnya, kritik dan masukan terhadap program pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem pemerintahan yang terbuka.
"Saya menghargai aspirasi masyarakat yang meminta audit terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Itu merupakan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan tuntutannya," kata Yahya, Kamis, 11 Juni 2026.
Baca Juga: Kasus MBG Kian Jadi Sorotan, KPK Klarifikasi Daftar Nama yang Viral dan Bantah Isu Keterlibatan Pimpinan Ia menjelaskan bahwa audit terhadap penggunaan anggaran negara merupakan kewenangan lembaga resmi, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan. Karena itu, masyarakat diminta menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap pengelolaan anggaran Badan Gizi Nasional.
Yahya meyakini BGN telah menjalani proses audit sebagaimana kementerian dan lembaga negara lainnya. Namun hingga kini hasil audit tersebut belum dipublikasikan kepada masyarakat.
Menurut dia, hasil audit nantinya akan menjadi dasar untuk menilai efektivitas pelaksanaan program sekaligus mengetahui apakah terdapat persoalan dalam tata kelola maupun penggunaan anggaran.
Selain audit reguler, Yahya menyebut BPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan audit investigatif apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau diperlukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap suatu program.
"Jika diperlukan, BPK dapat melakukan audit investigasi sehingga dapat diketahui letak persoalan dalam tata kelola maupun penggunaan anggaran yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah massa yang tergabung dalam kelompok MBG Watch menggelar aksi demonstrasi di depan kantor BGN di Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan tuntutan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Para peserta aksi membawa berbagai poster berisi kritik terhadap program tersebut, termasuk desakan agar dilakukan audit terhadap penggunaan anggaran. Massa juga meminta pemerintah melakukan perbaikan tata kelola guna memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Karena menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar, program tersebut menjadi perhatian publik dan terus mendapat sorotan terkait pelaksanaannya.
DPR menilai hasil audit yang dilakukan lembaga berwenang akan menjadi pijakan penting dalam menentukan langkah evaluasi dan perbaikan terhadap program tersebut di masa mendatang.*