JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait frekuensi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
Menurut Mahfud, persoalan yang disorot bukan semata-mata terkait besarnya biaya perjalanan dinas Presiden, melainkan frekuensi kunjungan yang dinilai cukup tinggi serta perlunya transparansi mengenai hasil dan manfaat yang diperoleh bagi masyarakat.
Dalam pernyataannya melalui podcast yang ditayangkan di kanal YouTube Mahfud MD Official, Mahfud menjelaskan bahwa secara aturan, setiap kelebihan biaya di luar anggaran negara memang wajib ditanggung secara pribadi oleh pejabat yang bersangkutan. Karena itu, pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengenai Presiden Prabowo yang menanggung biaya tambahan dengan dana pribadi dinilai bukan inti persoalan yang diperdebatkan publik.
Baca Juga: Usai Dadan Dicopot, Kantor BGN Digeledah Kejagung, Istana Tegaskan Komitmen Bersih-Bersih Tata Kelola Mahfud menegaskan, kritik yang disampaikan Dino Patti Djalal lebih menyoroti efektivitas kunjungan luar negeri yang telah dilakukan Presiden selama masa pemerintahannya. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui tindak lanjut dan manfaat konkret dari setiap kunjungan kenegaraan yang dilakukan.
"Yang menjadi perhatian publik bukan hanya soal anggaran, tetapi seberapa besar hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat dari kunjungan tersebut," ujar Mahfud, dikutipRabu (3/6/2026).
Ia juga menekankan bahwa kunjungan luar negeri merupakan bagian penting dari diplomasi negara dan tidak melanggar aturan. Namun demikian, pemerintah dinilai perlu memberikan penjelasan yang lebih terbuka terkait capaian yang dihasilkan dari setiap agenda internasional tersebut.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal mengkritik tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang disebut telah mencapai puluhan kali dalam kurun waktu sekitar satu setengah tahun masa pemerintahan. Kritik itu kemudian dijawab oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menegaskan bahwa setiap kelebihan biaya perjalanan di luar anggaran negara ditanggung langsung oleh Presiden Prabowo secara pribadi.
Mahfud berharap pemerintah dapat meningkatkan transparansi serta memperjelas hasil-hasil diplomasi yang diperoleh dari setiap kunjungan luar negeri sehingga manfaatnya dapat diketahui secara luas oleh masyarakat.*
(tm/dh)