JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merespons kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kritik yang disampaikan Dino seharusnya tetap mengedepankan etika sebagai mantan pejabat negara.
Habiburokhman menilai seorang mantan pejabat, khususnya yang pernah bertugas di lingkungan Kementerian Luar Negeri, sebaiknya memberikan ruang bagi pejabat yang sedang menjalankan tugas untuk bekerja dan menunjukkan kinerjanya terlebih dahulu.
"Sebagai mantan pejabat, tentu ada etika yang perlu dijaga. Berikan kesempatan kepada pejabat yang sedang menjabat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Baca Juga: Prabowo-Megawati Bergandengan Tangan di Hari Pancasila, Istana Tegaskan Semangat Persatuan Nasional Menurutnya, budaya menghormati pejabat yang sedang bertugas juga banyak diterapkan di negara-negara maju. Ia mencontohkan para mantan Presiden Amerika Serikat yang jarang melontarkan kritik terbuka terhadap penerus mereka selama masih menjabat.
Habiburokhman menegaskan bahwa kritik dari masyarakat sipil maupun organisasi nonpemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Namun, ia menilai posisi Dino sebagai mantan pejabat negara membuat kritik tersebut semestinya disampaikan dengan cara yang lebih elegan.
Ia juga menyoroti kemungkinan munculnya respons publik terhadap kritik yang disampaikan Dino. Menurutnya, masyarakat dapat saja mempertanyakan rekam jejak dan kontribusi Dino saat masih berada di pemerintahan.
"Nanti publik juga bisa bertanya, sejauh mana prestasi yang telah dicapai sehingga merasa paling memahami urusan diplomasi dan hubungan luar negeri," ujarnya.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi frekuensi perjalanan luar negeri. Dino menilai intensitas kunjungan internasional Presiden dalam 1,5 tahun terakhir tergolong tinggi dibandingkan sejumlah pemimpin dunia lainnya.
Selain itu, Dino juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk setiap kunjungan luar negeri kepala negara, mulai dari biaya transportasi, pengamanan, akomodasi, hingga kebutuhan rombongan pendamping.
Di sisi lain, pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa berbagai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo telah menghasilkan sejumlah capaian strategis bagi Indonesia, mulai dari penguatan diplomasi, investasi, kerja sama ekonomi, hingga peningkatan posisi Indonesia di panggung internasional.
Pemerintah juga menilai kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden merupakan bagian dari strategi diplomasi aktif untuk menghadapi dinamika geopolitik dan ekonomi global yang terus berkembang.*
(in/dh)