JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menanggung secara pribadi seluruh kelebihan biaya perjalanan luar negeri apabila anggaran yang telah ditetapkan negara telah terlampaui.
Pernyataan tersebut disampaikan Teddy sebagai respons atas sorotan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo yang dinilai cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Teddy, pemerintah telah mengatur secara ketat penggunaan anggaran negara untuk setiap agenda kunjungan kenegaraan. Apabila terdapat biaya tambahan di luar alokasi yang telah disediakan, maka seluruh kelebihan tersebut tidak dibebankan kepada negara.
Baca Juga: Prabowo-Megawati Bergandengan Tangan di Hari Pancasila, Pengamat: Beda Politik Tak Harus Bermusuhan "Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," ujar Teddy dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).
Selain menyinggung soal pembiayaan, Teddy juga membantah anggapan bahwa rombongan Presiden saat melakukan perjalanan luar negeri terlalu besar dan membebani anggaran negara. Ia menegaskan jumlah personel yang ikut dalam kunjungan Presiden Prabowo saat ini jauh lebih sedikit dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.
Menurutnya, pada masa lalu jumlah rombongan presiden saat kunjungan luar negeri bisa mencapai lebih dari 120 orang. Sementara pada era pemerintahan Prabowo, jumlah tersebut diklaim telah dipangkas lebih dari separuh.
"Jumlah rombongan Presiden Prabowo saat kunjungan luar negeri berkisar antara 50 hingga 60 orang. Jumlah ini jauh lebih efisien dibandingkan periode sebelumnya," kata Teddy.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal melalui unggahan di media sosial menyoroti frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo. Ia menilai kunjungan tersebut perlu dievaluasi karena melibatkan biaya besar, mulai dari transportasi, akomodasi, protokoler hingga pengamanan.
Meski demikian, pemerintah menegaskan seluruh kegiatan luar negeri Presiden dilakukan untuk kepentingan diplomasi, kerja sama internasional, serta memperkuat posisi Indonesia di berbagai forum global.
Pihak Istana juga memastikan pengelolaan anggaran perjalanan dinas Presiden tetap mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.*
(k/dh)