JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menanggapi aktivitas Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang belakangan kembali melakukan kunjungan ke sejumlah daerah.
Menurut Hasto, yang lebih penting dari sekadar blusukan adalah pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan yang diambil selama masa kepemimpinannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 1 Juni 2026.
Baca Juga: Hasto Kristiyanto Sebut Utang Negara Mengkhawatirkan: Gali Lubang, Tutup Lubang "Turun ke bawah bukan persoalan elektoral, tetapi harusnya menjadi bagian dari pertanggungjawaban seorang pemimpin," kata Hasto.
Menurut dia, kunjungan ke masyarakat seharusnya tidak hanya dipandang sebagai aktivitas politik atau upaya menjaga kedekatan dengan publik.
Seorang pemimpin, kata Hasto, juga perlu memberikan penjelasan atas dampak kebijakan yang pernah diambil selama menjabat.
Hasto menilai Presiden Prabowo Subianto saat ini menghadapi berbagai tantangan, khususnya di sektor fiskal dan ekonomi.
Namun, ia berpendapat sebagian persoalan tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan yang dijalankan pemerintahan sebelumnya.
"Presiden Prabowo menghadapi berbagai persoalan fiskal yang bukan sepenuhnya berasal dari pemerintahannya saat ini, tetapi juga akibat kebijakan sebelumnya," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyoroti penggunaan anggaran bantuan sosial menjelang Pemilu 2024.
Menurutnya, belanja bansos yang nilainya sangat besar memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
Ia mengutip sejumlah analisis pengamat internasional yang memperkirakan nilai belanja bantuan sosial saat itu mencapai lebih dari 13 miliar dolar Amerika Serikat.