JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menyatakan pihaknya memberikan sanksi kepada juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) 2026 yang menjadi sorotan publik. Para juri dipastikan tidak akan kembali dilibatkan dalam kegiatan serupa ke depannya.
Akbar mengatakan keputusan tersebut merupakan bagian dari evaluasi MPR RI atas polemik yang terjadi dalam pelaksanaan LCC 4 Pilar yang sempat viral dan memicu kegaduhan di masyarakat.
"Termasuk mengevaluasi juri, tidak dilibatkan kembali. Oleh karena itu mungkin itu bisa menjadi jawaban terhadap kegiatan LCC yang sebelumnya menjadi kegaduhan di publik," ujar Akbar dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Baca Juga: 3 Prajurit TNI Dituntut hingga 12 Tahun di Kasus P*m3un*h4n Kacab Bank Ia menambahkan, selain keputusan administratif, para juri juga telah menerima sanksi sosial dari masyarakat akibat kontroversi tersebut. Namun, MPR belum menetapkan batas waktu terkait larangan keterlibatan kembali para juri dalam ajang serupa.
"Yang jelas sampai dengan hari ini, kami tidak ada pembahasan mengenai sampai kapan (di-blacklist). Tapi ini sudah menjadi sanksi sosial di publik," katanya.
Akbar menegaskan MPR RI telah menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait polemik final LCC 4 Pilar di Kalbar. Pihaknya juga berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan kegiatan ke depan.
Dalam pelaksanaannya, MPR RI juga akan mengubah mekanisme pemilihan juri dengan melibatkan pakar eksternal, seperti ahli hukum tata negara dari universitas, bukan lagi dari internal MPR.
"Selagi LCC terlaksana, kami akan mengundang juri yang sesuai aspirasi masyarakat atau yang kompeten dari universitas maupun pakar tata negara," ujarnya.
Sebelumnya, polemik mencuat dalam final LCC 4 Pilar MPR RI tingkat Kalbar antara SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas terkait penilaian jawaban yang dinilai tidak konsisten oleh juri. Kejadian tersebut viral di media sosial dan memicu kritik publik.
MPR RI kemudian menyampaikan permintaan maaf serta sempat menawarkan pertandingan ulang, namun kedua sekolah menolak. Pada akhirnya, MPR memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana final ulang tersebut.*
(k/dh)