JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas (satgas) khusus deregulasi untuk mempercepat perizinan dan memangkas birokrasi yang dinilai menghambat investasi di Indonesia.
Politikus yang akrab disapa Eko Patrio itu menilai langkah Presiden Prabowo merupakan keberanian yang selama ini dinanti para pelaku usaha dan investor.
Menurut Eko, persoalan lambannya perizinan bukan hanya terkait sistem administrasi, tetapi juga mental birokrasi yang dianggap kerap mempersulit proses demi keuntungan pribadi.
Baca Juga: INISIATOR Dorong Pemeritah Tingkatan Kesejahteraan Jaksa "Semua pengusaha tahu, semua investor tahu. Yang belum ada selama ini adalah pemimpin yang berani mengatakannya dan langsung bertindak," ujar Eko kepada wartawan, Sabtu (16/5/2026).
Ia mengatakan budaya birokrasi yang berbelit harus segera diubah agar iklim investasi di Indonesia semakin kompetitif.
"Yang perlu dipangkas bukan hanya tahapan izinnya, tapi budaya yang selama ini hidup dari mempersulit," katanya.
Eko juga mendorong agar Satgas Deregulasi nantinya memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, yakni mempermudah pengusaha yang ingin berinvestasi secara jujur dan legal di Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satgas khusus deregulasi guna menyederhanakan aturan dan mempercepat proses perizinan usaha.
Prabowo menilai regulasi yang terlalu panjang dan rumit membuat banyak investor mengeluhkan iklim usaha di Indonesia.
"Kalau negara lain bisa keluarkan izin dua minggu, kenapa kita bisa sampai dua tahun?" ujar Prabowo dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
Presiden juga meminta agar para pakar dilibatkan dalam pembentukan satgas tersebut guna memastikan proses deregulasi berjalan efektif dan tepat sasaran.
Langkah pembentukan Satgas Deregulasi ini disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.*