JAKARTA - Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi belum cukup memberikan efek jera.
Syahri sebelumnya menjadi sorotan setelah tertangkap bermain gim dan merokok saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Jember bersama mitra kerja yang membahas isu stunting hingga layanan kesehatan.
Pengamat politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, menilai tindakan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut etika pejabat publik dalam forum resmi negara.
Baca Juga: MK Tolak Gugatan Syarat S2 untuk Caleg, Ini Alasannya Menurut dia, DPRD merupakan lembaga representasi rakyat sehingga perilaku anggotanya di ruang rapat akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi politik.
"DPRD adalah representasi rakyat, sehingga perilaku di ruang rapat mencerminkan kualitas demokrasi," ujar Airlangga, Jumat, 15 Mei 2026.
Ia menilai langkah Gerindra yang menjatuhkan teguran keras dan terakhir sudah tepat sebagai awal penanganan.
Namun, menurut dia, perlu ada konsekuensi tambahan agar memberikan efek edukatif.
Airlangga menyebut opsi seperti evaluasi internal hingga pembatasan penugasan sementara dapat dipertimbangkan untuk memperkuat sanksi etik.
"Jika pelanggaran seperti ini dianggap ringan, publik bisa melihat ada toleransi terhadap perilaku tidak profesional," katanya.
Senada, pengamat politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari, menilai sanksi yang dijatuhkan partai masih belum proporsional dengan fungsi dan tanggung jawab anggota dewan sebagai wakil rakyat.
Ia menegaskan, meski mekanisme sanksi berada di masing-masing partai, tindakan tersebut tetap harus mencerminkan kepentingan publik.
"Kalau melihat peran anggota DPR sebagai wakil rakyat, sanksi tersebut masih kurang mewakili kepentingan publik," ujarnya.