JAKARTA – Tim hukum Tifa and Roy's Advocate (Troya) menilai penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak sah secara prosedural dan seharusnya tidak dilanjutkan.
Koordinator Tim Troya, Refly Harun, menyebut terdapat dugaan pelanggaran prosedur dalam pelimpahan tahap dua perkara tersebut yang diduga melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam KUHAP.
"Pelimpahan tahap dua yang dilakukan Polda Metro Jaya sudah melampaui batas waktu 14 hari, bahkan mencapai sekitar 85 hari," kata Refly dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).
Baca Juga: Polisi Masih Selidiki Laporan JK terkait Tuduhan Danai Roy Suryo dan Polemik Ijazah Jokowi Menurutnya, kondisi tersebut membuat status tersangka terhadap kliennya menjadi tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ia juga menyinggung bahwa Roy Suryo telah berstatus tersangka selama sekitar enam bulan sejak ditetapkan pada November 2025.
"Ini sudah terlalu lama dalam status tersangka," ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga telah melayangkan sejumlah surat keberatan kepada berbagai lembaga, termasuk Polda Metro Jaya, Kejaksaan, Komnas HAM, hingga DPR RI.
Tim hukum juga menyoroti pasal-pasal yang digunakan dalam kasus ini, termasuk UU ITE dan KUHP, yang dinilai tidak sesuai dengan substansi perkara.
"Pernyataan yang disampaikan tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai fitnah," tambah anggota tim hukum, Didit Wijayanto.
Hingga saat ini, proses hukum terhadap Roy Suryo dan Tifa masih berjalan di tingkat penyidikan dan menjadi perhatian publik karena menyangkut isu sensitif terkait tokoh nasional.*
(oz/dh)