MEDAN — Kader senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumatera Utara, Budiman Nadapdap, menyerukan soliditas penuh kepada seluruh kader partai setelah terbitnya surat keputusan kepengurusan definitif Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Menurut Budiman, seluruh kader harus menghentikan dinamika internal yang sempat terjadi sebelum keluarnya surat keputusan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.
Ia menegaskan, keputusan yang telah ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bersifat final dan wajib dihormati seluruh kader.
Baca Juga: Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026, Dewan Pers Tekankan Jurnalisme Berkualitas sebagai Fondasi Demokrasi "Tugas kita sekarang adalah bersinergi dan mendukung kepemimpinan DPD maupun DPC. Tidak ada lagi ruang untuk mempertanyakan apalagi menggugat nama-nama pengurus yang telah ditetapkan. Kita harus tegak lurus terhadap keputusan partai," kata Budiman kepada wartawan di Medan, Senin, 4 Mei 2026.
Ia mengatakan figur-figur yang masuk dalam struktur kepengurusan baru dinilai memiliki rekam jejak yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat serta loyalitas terhadap partai.
Menurut dia, perbedaan pandangan sebelum penetapan kepengurusan merupakan hal yang lazim dalam proses demokrasi internal.
Namun, setelah keputusan resmi dikeluarkan, seluruh kader diminta menghentikan polemik yang berpotensi melemahkan konsolidasi partai.
"Berhentilah gonjang-ganjing, intrik, dan berbagai penafsiran. Keputusan itu final dan mengikat. Kita harus patuh, tidak boleh berdasarkan suka atau tidak suka," ujarnya.
Budiman menilai tantangan politik yang dihadapi partai ke depan semakin berat. Ia bahkan menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membutuhkan "soliditas tingkat dewa" untuk menghadapi berbagai tekanan politik menjelang Pemilu 2029.
Menurut dia, terdapat kelompok elite oligarki yang disebutnya tidak ingin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali menjadi kekuatan dominan dalam pemilu legislatif mendatang.
Ia menilai selama beberapa tahun terakhir partainya kerap berada di garis depan dalam menjaga konstitusi serta menolak berbagai upaya rekayasa politik.
Budiman mencontohkan wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD sebagai salah satu isu yang mendapat penolakan keras dari partainya.