JAKARTA — Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais merespons pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang menyebut video pernyataannya terkait kedekatan Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebagai fitnah.
Amien menegaskan kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin konstitusi dan tidak boleh dibatasi.
"Saya pertama tentu yakin demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus," kata Amien usai menghadiri Musyawarah Nasional Partai Ummat di Sleman, Sabtu malam, 2 Mei 2026.
Baca Juga: Partai Ummat Ungkap Alasan Amien Rais Unggah Video soal Prabowo-Teddy: Bentuk Rasa Cinta Beliau ke Negeri Ini Menurut Amien, Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pandangan, termasuk jika pendapat tersebut berbeda dengan pemerintah.
"Negara demokrasi, orang berpendapat itu boleh. Bertentangan dengan penguasa yang resmi, bertentangan dengan kelompok rakyat yang lain-lain itu boleh. Tetapi poin perbedaannya harus menyangkut nasib bangsa," ujarnya.
Amien juga mengaku siap apabila persoalan tersebut berlanjut ke jalur hukum. Ia menilai pihak yang berhak melaporkan secara hukum adalah pihak yang merasa dirugikan secara langsung.
"Saya diberitahu ahli-ahli hukum itu, Komdigi tidak berhak. Jadi yang berhak itu si Teddy. Kalau dibawa ke pengadilan, saya siap," kata Amien.
Polemik ini bermula dari video yang diunggah Amien Rais di kanal YouTube pribadinya berjudul "Jauhkan Istana dari Skandal Moral" berdurasi sekitar delapan menit. Namun, video tersebut diketahui telah dihapus.
Sebelumnya, Meutya Hafid menyebut video tersebut mengandung narasi fitnah, pembunuhan karakter, dan serangan personal terhadap Presiden Prabowo.
Melalui akun Instagram resmi @kemkomdigi pada Sabtu, 2 Mei 2026, Meutya menyatakan narasi dalam video itu berpotensi memecah belah masyarakat.
"Komdigi menegaskan bahwa isi video tersebut adalah hoaks, fitnah, serta mengandung ujaran kebencian," kata Meutya.
Ia juga menegaskan kementeriannya akan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024.