JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menolak wacana perubahan sistem pemilihan umum (Pemilu) menjadi pemilihan tidak langsung.
Ia menilai gagasan tersebut berpotensi menggerus prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi inti reformasi.
Megawati menegaskan bahwa Indonesia sebagai republik adalah milik seluruh rakyat, bukan kelompok atau individu tertentu.
Baca Juga: 4 Pelaku Pembunuhan Lansia di Pekanbaru Akhirnya Ditangkap, Polisi Kejar hingga Sumut dan Aceh! Karena itu, sistem demokrasi, termasuk pemilihan pemimpin nasional, harus mencerminkan kehendak rakyat.
"Republik Indonesia ini milik kita semua," ujar Megawati saat orasi ilmiah dalam pengukuhan Profesor Emeritus bidang Hukum Tata Negara Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu, 2 Mei 2026.
Presiden ke-5 RI itu secara khusus menyoroti wacana perubahan sistem pemilihan presiden.
Ia menilai pemilihan langsung merupakan mandat reformasi yang memberikan legitimasi kuat kepada kepala negara.
Menurut Megawati, alasan tingginya biaya pemilu tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah sistem yang sudah berjalan.
Ia bahkan membandingkan dengan Pemilu 1955 yang dinilainya berlangsung tertib dan stabil.
"Kalau dulu 1955 bisa, kenapa sekarang tidak bisa?" ujarnya.
Megawati juga mengingatkan bahwa presiden yang dipilih langsung memiliki legitimasi kuat yang tidak boleh dikompromikan, terutama dalam konteks konstitusi dan kedaulatan bangsa.
Selain itu, ia menyinggung potensi gejala penyeragaman dalam lembaga negara yang dapat melemahkan independensi demokrasi dan hukum.