JAKARTA – Legislator PDIP di Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti keras insiden kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Ia meminta dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab sekaligus evaluasi sistem keselamatan perkeretaapian nasional.
Mufti menilai peristiwa tersebut menunjukkan adanya celah dalam tata kelola keselamatan transportasi rel yang selama ini dianggap sebagai moda paling aman.
"Peristiwa tabrakan kereta di Bekasi ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam tata kelola keselamatan perkeretaapian kita," kata Mufti, Rabu (29/4/2026).
Baca Juga: MK Gelar Sidang Uji Materi APBN 2026, MBG Dinilai Sah dan Masuk Ranah Pendidikan Nasional Ia juga menyinggung dugaan kegagalan sistem sinyal yang menyebabkan kereta jarak jauh tidak mendapatkan informasi keberadaan KRL di depannya.
"Saya menerima informasi bahwa kereta api jarak jauh tidak mendapatkan sinyal terkait keberadaan kereta di depannya. Jika benar, ini adalah kegagalan sistem atau bahkan human error," ujarnya.
Mufti menyoroti belum optimalnya penerapan sistem keselamatan berlapis seperti Automatic Train Protection (ATP) atau European Train Control System (ETCS) yang di sejumlah negara sudah menjadi standar.
Menurutnya, Indonesia masih tertinggal dalam penerapan sistem keselamatan berbasis teknologi untuk mencegah kecelakaan fatal.
"Kenapa sistem pengaman berlapis seperti ini belum diterapkan secara optimal di Indonesia," ucapnya.
Ia juga mengkritik posisi KAI sebagai BUMN yang disebut memiliki berbagai fasilitas dan dukungan negara, namun dinilai belum maksimal dalam melindungi keselamatan penumpang.
"Kami kecewa, KAI sebagai salah satu BUMN yang paling privileged, justru gagal melindungi nyawa rakyat," tegasnya.
Mufti mendesak dilakukan audit investigatif independen untuk mengungkap penyebab kecelakaan secara transparan, apakah akibat sistem, SOP, atau human error.
Ia juga meminta agar pimpinan KAI bertanggung jawab jika terbukti ada kelalaian serius.