JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan suspend terhadap sekitar 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak sesuai standar.
Namun, Irma juga menyoroti dugaan adanya "permainan" di tingkat koordinator wilayah (korwil) yang diduga ikut meloloskan SPPG tidak berkualitas.
"Saya setuju dan mendukung BGN men-suspend SPPG yang mengurangi manfaat, bukan itu saja saya juga mendukung BGN men-suspend SPPG yang tidak memiliki IPAL dan tidak sesuai standar," kata Irma, Sabtu (25/4/2026).
Baca Juga: Program MBG Dinilai Jadi Kunci Atasi Dampak Stunting yang Disebut Silent Emergency di Indonesia Irma bahkan meminta BGN tidak hanya memberikan sanksi kepada SPPG, tetapi juga menindak tegas bahkan memecat korwil yang diduga bermain dengan penyedia layanan tersebut.
"Saya minta BGN untuk memberhentikan korwil BGN yang main-main dengan SPPG, melindungi SPPG yang tidak berkualitas tapi mau nyogok mereka," ujarnya.
Menurut Irma, praktik semacam itu diduga menjadi salah satu penyebab masih beroperasinya sejumlah SPPG yang tidak memenuhi standar, termasuk yang tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) serta mengurangi porsi manfaat program.
"Korwil-korwil seperti ini banyak, dan saya minta BGN tidak hanya beri sanksi tapi pecat jika main mata dengan SPPG yang tidak standar," tegasnya.
Meski demikian, Irma mengapresiasi langkah BGN yang mulai melakukan penertiban terhadap SPPG bermasalah dalam program Makan Bergizi Gratis.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto menyebut sekitar 1.700 SPPG telah dihentikan sementara oleh BGN.
Langkah itu diambil setelah ditemukan adanya pengurangan porsi dalam pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah.
"Ya kalau tidak salah ada 1.700-an SPPG yang sudah di-suspend oleh BGN untuk diperbaiki. Ini bentuk keseriusan BGN dalam mengelola SPPG sesuai standar," kata Aris.*
(d/dh)