JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.
Bahlil menilai usulan tersebut merupakan hal yang wajar dalam konteks perbaikan tata kelola partai politik. Namun ia menegaskan bahwa setiap partai memiliki mekanisme dan aturan internal masing-masing.
"Kalau di Partai Golkar itu bukan soal dua periode, karena setiap musyawarah nasional (munas) justru selalu melahirkan ketua umum baru. Jadi biasa saja di Golkar," ujar Bahlil usai acara Paskah Partai Golkar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2026) malam.
Baca Juga: Purbaya Soroti Anggaran MBG Rp 335 Triliun, Minta Pengelolaan Lebih Efisien Bahlil menyebut, dalam sejarahnya, ketua umum Partai Golkar bahkan tidak selalu menjabat hingga dua periode penuh. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi internal partai.
"Kalau ditentukan dua periode, di Golkar itu malah sering tidak sampai dua periode. Satu periode saja bisa selesai. Kalau dua periode itu ya tergantung nasib," katanya.
Ia menambahkan, jika ada ketua umum yang menjabat lebih dari satu periode, hal itu dianggap sebagai bentuk prestasi dalam kepemimpinan partai.
"Kalau ada yang bisa lebih dari satu periode, ya mungkin itu prestasi juga. Tapi di Golkar, demokrasi itu berjalan sesuai mekanisme internal," ujarnya.
Terkait kemungkinan usulan KPK tersebut diatur dalam undang-undang, Bahlil menegaskan bahwa hal itu sebaiknya tidak diseragamkan untuk semua partai politik.
"Semua partai punya AD/ART masing-masing. Itu dibuat di munas atau kongres sebagai forum tertinggi. Jadi jangan diseragamkan," tegasnya.
Sebelumnya, KPK mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem politik. Usulan tersebut merupakan hasil kajian KPK terhadap tata kelola partai politik di Indonesia.*
(d/dh)