JAKARTA – Peneliti Australian National University (ANU), Sana Jaffrey, menyoroti perubahan pendekatan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sepanjang dua periode kepemimpinannya.
Ia menyebut perubahan tersebut bukan bersifat personal, melainkan berupa proses pembelajaran dalam mengelola kekuasaan politik.
Dalam diskusi peluncuran buku "Dasawarsa Kepemimpinan Jokowi: Era Kebangkitan Kembali Otoritarianisme di Indonesia" di Unika Atma Jaya, Jakarta, Senin, 20 April 2026, Sana mengutip pandangan antropolog Suraya Afif yang menyebut Jokowi tidak berubah secara karakter, melainkan beradaptasi dengan dinamika politik.
Baca Juga: MPR Tinjau IKN, Muzani: Megah, Mewah, dan Membanggakan "Jokowi tidak berubah, tapi dia belajar. Ini bukan perubahan pribadi, tetapi cara mengelola politik untuk mencapai tujuannya," kata Sana.
Menurut Sana, pada periode pertama kepemimpinannya, Jokowi masih berupaya merealisasikan sejumlah janji politik dengan dukungan kelompok aktivis dan masyarakat sipil.
Pada fase itu, sejumlah aktivis bahkan disebut terlibat dalam pemerintahan.
Namun, memasuki periode kedua, ia menilai hubungan tersebut mulai merenggang.
Sana mengutip analisis Suraya Afif yang menyebut Jokowi mulai jenuh dengan kelompok aktivis dan mencari mitra politik baru.
Ia juga menyinggung peristiwa aksi 212 pada 2 Desember 2016 sebagai salah satu titik balik relasi antara Jokowi dan kelompok masyarakat sipil.
Menurutnya, Jokowi merasa kecewa karena tidak mendapatkan dukungan dari kelompok yang sebelumnya dekat dengan pemerintah saat menghadapi tekanan politik.
"Dia merasa perlu mencari aliansi lain," ujar Sana.
Sana juga mengutip pakar politik Australia Marcus Mietzner yang menilai pada periode kedua, Jokowi mulai memanfaatkan kelemahan elite politik untuk memperluas pengaruh.