JAKARTA – Pihak Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menduga adanya agenda tersembunyi di balik laporan dugaan penistaan agama terkait ceramah "mati syahid" yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya.
Juru Bicara JK, Husain Abdullah, menilai laporan tersebut berpotensi menjadi upaya pembungkaman terhadap JK, menyusul pernyataannya yang meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo menunjukkan ijazah asli guna mengakhiri polemik di publik.
"Memang menarik mencermati fenomena munculnya serangan di media sosial terhadap Pak JK pasca pelaporan terkait kasus ijazah Jokowi. Apakah ini upaya untuk membungkam? Bisa saja," ujar Husain dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).
Baca Juga: PN Solo Tolak Gugatan CLS Ijazah Jokowi, Ini Alasan Majelis Hakim Ia menyebut, di media sosial berkembang anggapan bahwa laporan tersebut muncul setelah JK menyampaikan saran terkait polemik ijazah.
Meski demikian, Husain menilai upaya pembungkaman dengan memutarbalikkan fakta justru berisiko berbalik arah. Ia mengklaim banyak pihak yang justru memberikan dukungan kepada JK.
"Tanpa diminta, banyak yang membela Pak JK karena melihat niat baik dan ketulusan beliau," katanya.
Husain juga mengungkapkan sejumlah tokoh dari kalangan umat Kristiani telah bertemu dan memberikan pandangan positif terhadap JK. Menurutnya, komunikasi lintas tokoh tersebut turut meredam kesalahpahaman yang berkembang.
Terkait laporan yang dilayangkan, Husain menyebut hingga kini belum ada komunikasi langsung antara pelapor dengan pihak JK. Ia menilai dialog merupakan langkah yang lebih tepat dan bermartabat untuk menyelesaikan persoalan.
"Seharusnya yang dilaporkan adalah pihak yang memotong video dan menyebarkannya dengan narasi menyesatkan," ujarnya.
Sebelumnya, video ceramah JK di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2026 menjadi sorotan setelah beredar di media sosial. Pihak JK menyebut video tersebut telah dipotong dan diberi narasi yang tidak sesuai konteks.
Husain menegaskan, isi ceramah JK saat itu merupakan pembelajaran tentang upaya mendamaikan konflik, merujuk pada pengalaman konflik di Poso dan Ambon. Dalam konteks tersebut, JK menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan, bukan menyampaikan pandangan pribadi.
Menurutnya, pesan utama JK adalah menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dibenarkan dalam agama apa pun dan harus diluruskan.*