MEDAN — Inisiator Kongres Perdamaian Dunia (Konperda), Sutrisno Pangaribuan, menilai laporan polisi yang dilayangkan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis SARA terhadap Muhammad Jusuf Kalla tidak mewakili aspirasi umat, melainkan kepentingan kelompok tertentu.
Menurut Sutrisno, keberatan terhadap potongan video ceramah Jusuf Kalla hanya datang dari pihak-pihak yang tercantum dalam laporan polisi tersebut.
Ia menyebut tidak ada gelombang keberatan luas dari masyarakat, termasuk dari kalangan umat Kristen di luar struktur elit organisasi.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Tembus USD100, Pemerintah Pastikan RI Aman dari Krisis Energi "Hingga saat ini tidak terlihat adanya laporan serupa dari masyarakat umum. Ini menunjukkan bahwa gerakan tersebut bersifat elitis dan sarat kepentingan politik," kata Sutrisno dalam keterangannya, Senin, 13 April 2026.
Ia menilai aksi pelaporan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kondisi sosial masyarakat.
Sebaliknya, kata dia, publik justru lebih resah terhadap tekanan ekonomi yang dipicu situasi global.
Sutrisno menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah yang mencapai Rp 17.105 per dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan awal pekan ini.
Menurut dia, kondisi tersebut lebih mendesak untuk mendapat perhatian dibanding polemik potongan video ceramah.
Ia juga menyoroti latar belakang sejumlah pelapor yang disebutnya memiliki afiliasi politik, termasuk keterkaitan dengan partai politik koalisi pemerintah serta jabatan di perusahaan milik negara.
Di tengah situasi global yang memanas, seperti konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang berdampak pada harga minyak dunia, Sutrisno mengimbau agar seluruh elemen masyarakat, termasuk pimpinan ormas, berkontribusi membantu pemerintah menjaga stabilitas nasional.
"Seharusnya energi diarahkan untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi, bukan pada polemik yang berpotensi memecah belah," ujarnya.
Sutrisno juga menegaskan bahwa tidak ada organisasi yang berhak mengatasnamakan seluruh umat Kristen dalam menyampaikan sikap terkait isu tersebut.