JAKARTA - Aliansi Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) mengungkap adanya sejumlah dokumen penting yang belum diserahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dalam agenda serah terima dokumen sengketa informasi.
Anggota Bonjowi, Syamsuddin Alimsyah, mengatakan pihaknya telah menerima bundel dokumen terkait pencalonan Joko Widodo sebagai Gubernur Jakarta. Namun, terdapat empat dokumen krusial yang tidak ditemukan dalam berkas tersebut.
"Yang ada hanya ijazah terakhir, tertulis lulus di UGM," kata Syamsuddin, Jumat (10/4/2026).
Baca Juga: Rustam Effendi Bantah Minta Rp20 Miliar untuk RJ Kasus Pencemaran Nama Baik Jokowi: Hanya Candaan Ia merinci, dokumen pertama yang belum diserahkan adalah bukti penetapan kondisi kesehatan saat Jokowi mendaftar sebagai calon kepala daerah. Selain itu, tiga dokumen lainnya adalah ijazah pendidikan dasar hingga menengah, yakni ijazah SD, SMP, dan SMA.
Syamsuddin juga menyoroti kejanggalan pada dokumen biodata atau curriculum vitae (CV) Jokowi. Menurutnya, dalam dokumen tersebut hanya tercantum data sekolah dasar secara rinci, sementara informasi SMP dan SMA tidak disebutkan secara lengkap.
"Di biodata hanya disebut SD-nya, sementara SMP dan SMA tidak dijelaskan sekolahnya di mana, hanya tahunnya saja," ujarnya.
Anggota Bonjowi lainnya, Lukas Luwarso, menyebut KPU DKI Jakarta telah berjanji akan melengkapi kekurangan dokumen tersebut. "KPU Jakarta berjanji akan menyerahkan, akan dicari," katanya.
Lukas menambahkan, pihaknya juga memiliki data pembanding dari KPU Solo terkait dokumen ijazah Jokowi. Hal itu justru menimbulkan pertanyaan baru terkait perbedaan ketersediaan dokumen antar daerah.
Di sisi lain, Bonjowi berencana menelusuri dokumen ke Universitas Gadjah Mada (UGM) yang disebut memiliki arsip lebih lengkap.
"UGM sudah kooperatif dengan kepolisian menyerahkan 550 dokumen, tapi tidak menyerahkan satu pun kepada kami," ujarnya.
Diketahui, Komisi Informasi Pusat sebelumnya mengabulkan sebagian gugatan Bonjowi terhadap KPU. Dalam putusannya, KIP memerintahkan KPU membuka informasi terkait ijazah tanpa sensor, seperti nomor ijazah dan tanda tangan pejabat.
Namun, permintaan untuk membuka ijazah asli ditolak karena tidak berada dalam penguasaan KPU.*