JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menanggapi usulan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) yang menyarankan pengurangan subsidi BBM di tengah krisis energi global.
Misbakhun menilai usulan tersebut tidak tepat dan didasarkan pada data yang tidak mutakhir.
"Data soal BBM subsidi yang disampaikan Jusuf Kalla kurang update. Tidak seharusnya situasi kenaikan minyak dunia dipakai untuk memanaskan kondisi masyarakat," ujar Misbakhun kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).
Baca Juga: Gibran Sebut Usulan JK Naikkan BBM Bersubsidi Tidak Sejalan dengan Kebijakan Presiden Prabowo Ia menegaskan, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi telah melalui perhitungan matang dari pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak inflasi akibat gejolak harga energi global.
"Arahan Presiden untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi didukung perhitungan yang cermat dan memperhatikan ruang fiskal negara," jelasnya.
Misbakhun juga menyebut hasil pembahasan di Komisi XI DPR menunjukkan harga BBM subsidi diproyeksikan tetap stabil hingga akhir 2026, meskipun harga minyak dunia diperkirakan mencapai USD 100 per barel.
Ia menilai, pernyataan JK terkait kemungkinan kenaikan harga BBM berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. "Sebagai tokoh bangsa, seharusnya menyampaikan narasi yang menyejukkan, bukan justru memicu kekhawatiran publik," ujarnya.
Lebih lanjut, Misbakhun mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap solid dan mendukung pemerintah dalam menghadapi situasi geopolitik global yang tidak menentu.
"Para tokoh bangsa sebaiknya berada dalam satu barisan untuk menjaga stabilitas nasional, bukan memperkeruh suasana dengan isu-isu yang bisa menimbulkan gejolak," tutupnya.*
(d/dh)