JAKARTA - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menanggapi usulan Jusuf Kalla terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Gibran menyebut usulan tersebut tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Meski demikian, Gibran menegaskan pemerintah tetap menghargai setiap masukan, termasuk dari para tokoh nasional.
Baca Juga: Isu Dana Rp 5 Miliar, Kubu Roy Suryo Tegaskan Tak Terima Sepeser Pun "Mohon maaf, hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil," ujar Gibran dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).
Gibran menjelaskan, pemerintah saat ini berfokus pada upaya efisiensi dan refocusing anggaran guna melindungi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, dari dampak kenaikan harga energi.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong percepatan transisi energi melalui penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang.
"Hari ini Bapak Presiden meresmikan pabrik perakitan kendaraan listrik sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mendorong transisi energi," tambahnya.
Sebelumnya, Jusuf Kalla mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi BBM sebagai langkah untuk menekan defisit anggaran negara.
Usulan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya tekanan global akibat krisis energi yang dipicu konflik di Timur Tengah.
"Kita minta agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga," kata JK dalam keterangannya.
Pemerintah menegaskan, kebijakan terkait BBM akan tetap berpihak pada stabilitas harga dan perlindungan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.*
(in/dh)